IKN pasca Jokowi : Akankah Mangkrak atau Tetap Diteruskan?

Helena, wakil Dayak Paser mengenakan baju adat Dayak ke Presiden RI, Joko Widodo. Dok. Helena.

SANGGAU NEWS : Penyebab pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, "Karenaa alasan pribadi."

Benarkah demikian? Alasan apa persisnya? 

Spekulasi pun tidak bisa dihindari. Muncul berbagai versi. Semua akhirnya bertanya: Bagaimana kelanjutan IKN pasca pemerintahan Jokowi tahun 2024? 

Kini peringatan 17 Agustus telah diputuskan secara nasional dipusatkan di IKN. Kita semua tahu: semakin promosi ditingkatkan, semakin suatu produk anjlog nilainya. Apakah begitu?

Maka tak syak lagi. Muncul bserbagai pertanyaan: Apakah nasib pemndahan IKN ini sama dengan Myanmar yang gagal? Ataukah menyusul negara tetangga, Malaysia yang berhasil memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999. 

Malaysia berjaya pindahkan ibu kota

Putrajaya terletak sekitar 25 kilometer selatan Kuala Lumpur dan dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berfokus pada administrasi dan pemerintahan. 

IKN kita, sungguh jauh pangang dari api (Jakarta ke Kalimantan Timur), beda dengan Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Maka seperti iklan. Ketika rencana IKN digulirkan, kemudian diundangkan, kesan pertama begitu menggoda. 

Selanjutnya, terserah Anda. Demikian kata-kata iklan. Hendak menekankan bahwa kesan pertama dari setiap peristiwa, sangatlah penting. Sebuah impresi yang menentukan apa di muka selanjutnya.

Akan halnya rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta (Jawa) ke Paser Penajam (Kalimantan Timur) apa tanggapan serta ancang-ancang penduduk asli Kalimantan?

Pada waktu diresmikannya. Tidak tampak ekpresi kecewa pada raut muka Helena yang mewakili Dayak dan Alam Semesta pada upacara penyatuan tanah air bumi udara Ibu Kota Nusantara. 

Padahal di luar, jutaan pasang mata orang Dayak tertumbuk ke acara yang dianggap tidak melibatkan para tokoh dan pemuka Dayak. 

Pihak Panitia bisa berkilah bahwa itu acara negara, bukan upacara adat. Tapi setidaknya selamilah apa yang dirasakan oleh penduduk setempat.

Baca Masa Depan IKN Dan Ancaman Percepatan Deforestasi Borneo

Kegundahan yang tidak terbaca dan dibiarkan

Atas hal itu, sekretaris jenderal Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)  Drs. Yakobus Kumis, M.H. mengeluarkan press release. Intinya bahwa MADN mengetahui pasti adanya gawe itu. Akan tetapi, panitia punya agenda selain para gubernur, yang diundang adalah tokoh Dayak dan masyarakat setempat.

MADN Sebagai sebuah organisasi massa di tingkat nasional memutuskan memberi mandat kepada pengurus di daerah lokus, yakni Helena Samuel sebagai ketua dewan adat Dayak (DAD) Paser Penajam Utara (PPU).

Dayak, sebagai penduduk asli, tak ingin jadi penonton.

Toh demikian, banyak orang tidak mengenal. Karenanya  meragukan kedayakan Helena.

Penulis cukup mengenalnya sejak lama. Kami berteman di FB dan seringkali chat, diskusi ihwal Dayak dan adat kebudayaan serta masa depan penduduk asli Borneo yang dahulu kala pada literatur literatur kuno zaman pengaruh Hindu  India disebut Varuna-dvipa.

Helena adalah seorang Dayak Kenyah. Aktivis. Darah Dayak 1000% mengalir pada tubuhnya. Ialah yang menjadi perantara Dayak, masyarakat setempat, alam lingkungan dengan sang kepala negara terkait ritual adat pemindahan IKN Nusantara.

Baca Ladang Orang Dayak

Sekjen MADN kecewa

Dalam sebuah postingan kanal Youtube-nya berjudul "Dayak Menggugat Tidak Ada di Struktur IKN Nusantara", Kumis dengan nada keras cukup menekan.

"Untuk apa di IKN ada di Kalimantan jika tidak ada putra putri Dayak dilibatkan di dalamnya? Jajaran tertinggi IKN, dari Deputi, hingga Direktur, dan kepala biro sama sekali tidak ada Dayaknya."

Drs. Yakobus Kumis, M.H., Sekjen MADN.

Menurut Kumis, dia mewakili sikap seluruh masyarakat Dayak. Ada 6 sikap masyarakat Dayak, menurutnya, "Agar memberikan posisi-posisi strategis dan memberikan kesempatan kepada orang Dayak.Ternyata, dalam kenyataannya, posisi itu tidak ada."

Tak syak. Rasa yang membuncah menjadi sikap kecewa itu pun merebak ke mana-mana. 

Ungkapan kecewa bukan hanya di wilayah NKRI, melainkan juga menyebar ke sesama warga Dayak di luar negeri, termasuk warga Dayak di Malaysia. Kecemasan pun mulai menghampiri penduduk asli.

Hal yang cukup mengherankan adalah setelah melakukan lobi, dan ternyata tidak juga ada orang Dayak di jajaran papan atas pemegang roda IKN, Kumis dan kawan-kawan seperti "diam". Diamnya ini tidak biasanya. 

Baca Masa Depan IKN Dan Ancaman Percepatan Deforestasi Borneo

Kita lihat saja nanti seperti apa IKN setelah masa kepresidenan Joko Widodo berakhir pasca 2024? 

Apakah presiden pilihan rakyat akan meneruskan program megaproyek IKN?

Kekecewaan mulai muncul

Tidak bisa untuk disembunyikan lagi adanya kekecewaan yang mulai (berani) muncul dari masyarakat. 

"Orang Dayak yang dilibatkan segelintir, itu pun tidak ada yang direktur. Padahal, Dayak punya sumber daya (SDM) banyak di bidangnya, bahkan 35 pofesor," kata Munarko, salah seorang tokoh intektual di Pontianak belum lama ini.

Beberapa pejabat Dayak telah mengikuti seleksi penerimaan pegawai IKN dengan saksama. Lelang jabatan di tingkat nasional dan provinsi mereka bisa menang. Namun, untuk masuk pejabat teras IKN mereka gagal. 

"Mungkin ada skenario, atau permainan, untuk tidak meloloskan Dayak," duga Munarko.

Kekecewaan masyarakat Dayak yang memuncak, suatu waktu, berpotensi akan meledak. Tapi sebaiknya kita tunggu saja Presiden/Wakil Presiden 2024 setelah dilantik? Mengapa demikian? Sebab kita mafhum bahwa IKN didukung habis-habisan oleh PDIP. Proses IKN menjadi undang-undang, yang mengikat, melalui suatu kerjasama politik tingkat tinggi --meski tercatat beberapa partai menolaknya. Bahkan menjadikannya sebagai salah satu "gorengan" pada masa Pemilu.

 Apakah IKN akan berlanjut, atau sebaliknya?

Kita telah sedikit dapat merndapatkan gambaran dari apa yang diberitakan media tentang respons dan rencana Prabowo terhadap IKN ini.

(Rangkaya Bada)