85% Lahan Sawit Dunia Dikuasai Indonesia dan Malaysia

  • Indonesia dan Malaysia menguasai 85% dari total lahan kelapa sawit di dunia.
SANGGAU NEWS : Moratorium perkebunan sawit di Indonesia adalah kebijakan sementara yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya untuk menghentikan atau membatasi perluasan perkebunan sawit di Indonesia dengan total luas 5.180.053 kilometer persegi.

Moratorium perkebunan sawit

Kebijakan Moratorium perkebunan sawit pertama kali diumumkan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011. Kebijakan ini sebagai respons terhadap masalah lingkungan dan deforestasi yang diakibatkan oleh industri kelapa sawit. 

Moratorium ini telah mengalami beberapa revisi dan perpanjangan sejak itu.

Beberapa peraturan yang melarang atau mengatur perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia antara lain:

  1. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2011: Peraturan ini adalah dasar pembentukan moratorium kelapa sawit pertama yang berlaku selama dua tahun. Moratorium ini melarang pemberian izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di hutan primer dan lahan gambut. Namun, perkebunan kelapa sawit yang telah ada sebelum 2011 tetap diizinkan untuk beroperasi.
  2. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016: Pada tahun 2016, moratorium diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo untuk periode tiga tahun. Peraturan ini menguatkan komitmen Indonesia untuk melindungi hutan primer dan lahan gambut dari konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.
  3. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018: Pada tahun 2018, moratorium kembali diperpanjang selama dua tahun dengan penambahan beberapa aturan tambahan. Salah satunya adalah larangan perluasan perkebunan kelapa sawit ke lahan rawa yang telah diklasifikasikan sebagai lahan gambut dan lahan aliran sungai.
  4. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020: Pada tahun 2020, moratorium kelapa sawit diperpanjang kembali hingga tahun 2024. Peraturan ini mencakup komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem penting lainnya serta memastikan bahwa izin-izin baru untuk perkebunan kelapa sawit diberikan dengan pertimbangan yang ketat terhadap dampak lingkungan.

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri kelapa sawit dan LSM lingkungan, untuk mengawasi dan mengimplementasikan moratorium ini. 

Tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengatasi deforestasi, melindungi ekosistem yang penting, dan mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan.

Perkebunan kelapa sawit telah menjadi isu yang semakin mendapat perhatian di Indonesia. Namun, sebelum menggeluti industri ini, penting untuk memahami dan mempertimbangkan sejumlah faktor kunci yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit di berbagai wilayah di Indonesia.

Indonesia dan Malaysia mendominasi industri ini dengan menguasai sekitar 85% dari total lahan kelapa sawit di dunia.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua wilayah di Indonesia cocok untuk pertanian kelapa sawit. Terlepas dari persepsi yang terkadang dibangun oleh para peneliti dan organisasi non-pemerintah internasional, bahwa seluruh wilayah Indonesia akan ditanami kelapa sawit, kenyataannya lebih kompleks. 

Secara geografis, tidak semua wilayah Indonesia bisa ditanami kelapa sawit dengan hasil yang optimal.

Sebagai contoh, Pulau Jawa, sebagai salah satu pulau terpadat penduduknya di Indonesia, mungkin tidak ideal untuk pertanian kelapa sawit. 

Meskipun ada lahan yang dapat digunakan untuk pertanaman kelapa sawit, seperti yang terletak di Jawa Barat dan Provinsi Banten, ada sejumlah kendala yang harus diatasi. 

Produktivitas tanaman kelapa sawit di Pulau Jawa cenderung rendah, dan harga lahan yang tinggi menjadi tantangan serius bagi potensi pertumbuhannya. 

Kalkulasi ekonomi melibatkan banyak aspek, seperti biaya pembelian lahan, persiapan lahan, biaya pekerjaan, perawatan tanaman, pemupukan, panen, dan hasil penjualan. 

Dalam banyak kasus, hasilnya tidak akan mencukupi untuk mengimbangi biaya-biaya tersebut.

Lahan yang masih luas dan berhutan belantara, seperti yang ada di Kalimantan dan Papua, lebih cocok untuk pertanaman kelapa sawit. Namun, kendala-kendala seperti ketersediaan tenaga kerja, masalah sosial yang terkait dengan kepastian kepemilikan lahan, dan infrastruktur yang masih sangat terbatas harus diperhitungkan. 

Selain itu, perlindungan terhadap hutan belantara yang masih tersedia di Papua menjadi pertimbangan etis dan lingkungan yang signifikan.

Penting juga untuk memahami perkembangan industri kelapa sawit secara global. 

 Indonesia dan Malaysia mendominasi

Saat ini, Indonesia dan Malaysia mendominasi industri ini dengan menguasai sekitar 85% dari total lahan kelapa sawit di dunia. Namun, negara-negara lain seperti Thailand, Colombia, dan India juga berencana untuk memperluas pertanian kelapa sawit.

Sawit di Malaysia dan sawit yang dikuasai warga Malaysia, berbeda. Di Kalimantan, banyak penguasaha Malaysia menanam modal dalam industri sawit. Lahan-lahan sawit di kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat misalnya, sebagian milik penguasaha Malaysia.

Pemantauan menggunakan citra satelit

Pemantauan melalui citra satelit telah menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi perubahan dalam tutupan lahan akibat perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Malaysia, dan Papua New Guinea. 

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa definisi hutan dalam konteks pemantauan global dapat menyebabkan angka yang berlebihan dalam luas tutupan hutan di setiap negara.

Pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dalam industri kelapa sawit yang cenderung monokultur tidak bisa diabaikan. Upaya untuk memastikan bahwa perusahaan sawit beroperasi dengan mempertimbangkan dampak ekologisnya dapat mencegah degradasi lingkungan yang merugikan. 

Selain itu, keberlanjutan industri kelapa sawit juga harus memastikan bahwa masyarakat lokal tetap dapat hidup tanpa terasing dari tanah asal mereka atau bahkan direlokasi.

Perlu ditekankan bahwa kehadiran perusahaan kelapa sawit tidak boleh menjadi penyebab kemarjinalan penduduk setempat. Sebaliknya, perusahaan tersebut harus berperan sebagai agen pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sekitar. 

Pemikiran ini mencakup upaya untuk melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses kepada mereka terhadap pekerjaan yang layak, dan memastikan bahwa hak-hak tanah dan kehidupan mereka dihormati.

Eksistensi sawit jangan mematikan penduduk sekitar

Kasus-kasus di mana perusahaan kelapa sawit menjadi sumber kemarjinalan bagi penduduk setempat harus dihindari. 

Sebaliknya, harus ada langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa dampak industri kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. 

Bagaimana eksistensi perusahaan sawit memberi manfaat, tidak memarjinalkan masyakarat sekitar, memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait. Termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal, untuk menjaga keseimbangan yang berkelanjutan antara keberlanjutan industri dan kesejahteraan masyarakat.

(Rangkaya Bada)

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url