Gaji Guru Rp 30 Juta/Bulan : Janji Politik dan Politik Janji Capres/Cawapres

Para guru di daerah terpencil kecamatan Jangkang, Kab. Sanggau.


SANGGAU NEWS : Salah satu pasangan Pres/ capres kontestan Pilpres 2024 menjanjikan, jika menang, akan memberi gaji guru Rp 30 juta/ bulan. Wow! Sungguh janji surga! Benar, dan mungkinkah?

Namanya juga janji politik. Sulit ditepati, mengingat penganggaran gaji pegawai negeri tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak hak terkait di dalamnya. 

Baca Kopi Sebagai Life Style

Patut ditanyakan: mengapa hanya guru saja yan dinaikkan gajinya? Bukankah yang dipakai adalah keuangan negara di mana semua warga juga berhak?

Menjanjikan gaji guru sebesar Rp 30 juta per bulan dalam kampanye Pilpres 2024 tentu saja bisa memberikan kesan positif bagi masyarakat, terutama para guru. 

Namun, dalam implementasinya, ada beberapa hal ymenjadi aral melintang yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan:

Anggaran Negara

Menyediakan gaji sebesar Rp 30 juta per bulan untuk semua guru di Indonesia akan memerlukan anggaran yang sangat besar. Hal ini harus diperhitungkan dengan cermat, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara dan program-program lainnya.

Penganggaran Gaji Pegawai Negeri
Penggajian pegawai negeri, termasuk guru, biasanya sudah diatur dalam undang-undang dan memiliki ketentuan yang terinci. Perubahan besar-besaran terhadap sistem penggajian memerlukan revisi atau perubahan hukum yang memakan waktu.


Keseimbangan Anggaran
Harus diingat bahwa ada banyak sektor yang membutuhkan anggaran, seperti kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Menyisihkan dana besar untuk satu sektor bisa berdampak negatif pada sektor lainnya, dan pemerintah harus mencari keseimbangan yang baik.

Peningkatan Kualitas Pendidikan

Selain gaji, peningkatan kualitas pendidikan juga memerlukan investasi yang signifikan. Menyediakan dana untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan sarana pendidikan lainnya perlu menjadi pertimbangan serius.

Konsultasi dengan Stakeholder
Sebelum mengumumkan janji tersebut, sebaiknya kandidat Presiden dan Wakil Presiden konsultasi dengan para ahli, termasuk pengamat keuangan dan pendidikan, serta melibatkan para pemangku kepentingan, seperti organisasi guru dan lembaga pendidikan.

Tata Kelola Keuangan yang Baik
Perlu diterapkan tata kelola keuangan yang baik untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar mencapai targetnya tanpa adanya pemborosan atau penyalahgunaan.


Meskipun ide memberikan gaji guru sebesar Rp 30 juta per bulan tentu menggembirakan, namun implementasinya perlu dilihat dari berbagai aspek dan harus realistis dengan kondisi keuangan dan kebijakan negara. 

Dalam praktiknya, janji-janji kampanye politik sering kali harus disesuaikan dengan realitas dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

(Rangkaya Bada)
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url